Opsiberita.com - Suasana pagi di lereng Gunung Sorik Marapi tampak seperti biasa. Warga beraktivitas, anak-anak bermain, dan ladang tetap digarap. Namun di balik ketenangan itu, perut bumi sedang “berbicara”.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menaikkan status gunung api ini dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada), efektif sejak Jumat malam (3/4/2026) pukul 21.00 WIB.
Kenaikan status ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas kegempaan meningkat tajam—sebuah sinyal klasik dalam dunia vulkanologi yang menunjukkan adanya pergerakan magma dari dalam bumi menuju permukaan.
Plt. Kepala Badan Geologi, Dr. Lana Saria, mengungkapkan bahwa dalam dua hari terakhir tercatat 115 kali gempa vulkanik dalam (VA), disertai 4 kali gempa yang terasa oleh warga. Bahkan hingga Sabtu sore, masih terekam puluhan gempa dengan intensitas mencapai Skala IV MMI.
Dalam bahasa sederhana: gunung ini sedang “gelisah”.
Dan kegelisahan itu bisa berujung pada erupsi freatik—letusan tiba-tiba tanpa tanda visual yang mencolok—atau semburan lumpur panas yang berbahaya.
Pemerintah daerah tak tinggal diam. Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, langsung menginstruksikan jajarannya untuk menyebarluaskan informasi ini hingga ke tingkat desa.
“Kami minta seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan,” ujar Camat Puncak Sorik Marapi, Yanjahudin, Sabtu (4/4).
Imbauan pun tegas:
Tidak ada aktivitas dalam radius 1.500 meter dari kawah utama.
Dua titik yang menjadi perhatian serius adalah Kawah Sibanggor Tonga dan Kawah Sibanggor Julu. Area ini diminta segera dikosongkan karena berpotensi mengeluarkan gas beracun maupun semburan lumpur secara tiba-tiba.
Namun realitas di lapangan berkata lain.
Saat tim Opsiberita memantau langsung ke sejumlah desa di lereng gunung pada Sabtu pagi, aktivitas warga masih berjalan normal. Tidak tampak tanda-tanda kepanikan, bahkan sebagian warga mengaku belum mengetahui adanya kenaikan status gunung.
Situasi ini menjadi catatan penting: ancaman bukan hanya datang dari alam, tetapi juga dari keterlambatan informasi.
Di tengah kondisi seperti ini, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah menegaskan agar informasi hanya diakses melalui kanal resmi seperti Magma Indonesia dan Badan Geologi.(ob/adm)
