Akibat padamnya listrik sejak Jumat malam hingga Sabtu, sejumlah daerah termasuk Kota Medan mengalami gangguan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut dinilai telah merugikan banyak pihak karena layanan listrik belum sepenuhnya pulih.
Eka Putra Zakran menilai PT PLN Persero, khususnya PT PLN UID Sumatera Bagian Utara, lalai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Pemadaman listrik dalam skala besar tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat seperti yang melanda Sumatera saat ini membuat kita geram dan murka kepada manajemen PT PLN Persero, khususnya PLN UID Wilayah Sumatera Bagian Utara,” ujar pria yang akrab disapa EPZA, Senin (25/5/2026)
Menurutnya, dampak blackout tidak hanya menyebabkan wilayah menjadi gelap gulita, tetapi juga mengganggu pasokan air bersih, jaringan komunikasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita mengecam keras buruknya pelayanan ini. PLN harus bertanggung jawab. Kita mendesak PT PLN Persero diaudit total. Kita melihat kondisi ini ada yang tidak beres, lampu mati, air mati, banyak nyamuk, bahkan sinyal pun mati,” tegas mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Islam UINSU Medan itu.
EPZA juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, turun tangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan kelistrikan di tubuh PLN.
“Oleh karenanya, terhadap PT PLN wajib dilakukan audit. Jika benar ada indikasi ladang korupsi di tubuh PLN, maka aparat penegak hukum, baik KPK ataupun Kejaksaan Agung, harus segera memeriksa manajemen PT PLN Persero,” katanya.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, keamanan, hingga stabilitas ekonomi daerah.(ob/adm)
